Kenapa Indonesia Impor Rumah Modular, Bukan Pabriknya?
China mengekspor rumah modular USD 2,79 miliar hanya dalam enam bulan. Indonesia sudah jadi pembeli besar, yang belum ada justru pabriknya.
China.org.cn, lewat PR Newswire 9 September 2026, menulis resep yang terdengar seperti belanja daring. Pesan. Pabrik mengerjakan. Kapal mengantar. Bongkar. Huni.
Angkanya bukan slogan. Semester pertama 2026, ekspor bangunan pracetak China di kode HS 9406 payung statistik untuk rumah jadi, unit baja modular, dan bangunan pabrik mencapai USD 2,79 miliar, naik 45 persen dari periode yang sama tahun lalu. Securities Times merinci pembandingnya: USD 19,3 miliar pada H1 sebelumnya.
Yang naik paling tajam bukan kontainer tenda proyek. Unit bangunan modular berbahan baja, kode HS 940620, pada Januari–Mei 2026 saja tembus USD 390,6 juta. Lonjakannya 230 persen.
Bukan rumah mainan. Ini pabrik yang mengirim gedung
Di Longgang, Shenzhen, taman industri cerdas milik China State Construction Hailong menaruh lebih dari 80 mesin dalam satu alur. Wang Qiong, kepala teknisi pabrik itu, menggambarkan ujung garis produksi dengan kalimat yang mudah diingat: pasir dan beton masuk di satu sisi, rumah keluar di sisi lain.
Satu modul utuh turun dari jalur setiap 20 menit. Klaim lapangan 30 menit merujuk pemasangan satu kotak di tapak, bukan satu gedung siap huni. Unit 70 meter persegi biasanya butuh empat modul, lalu sambungan cor. Tetap jauh lebih cepat daripada cor setempat dari nol.
Rilis yang sama menyebut pelabuhan Shenzhen mengirim sekitar USD 360 juta. Bea cukai setempat lebih rinci untuk Januari–April: 16,8 miliar yuan lewat Shenzhen, naik 19,6 persen, ke lebih dari 150 negara. Qu Rui dari Bea Cukai Liantang menyebut pangsa itu 13,8 persen dari ekspor sejenis nasional.
Guangdong menjadi klaster. Foshan menampung lebih dari 300 eksportir. Tujuh kota di bawah Guangzhou Customs pada H1 2026 mengekspor struktur pracetak senilai 1,94 miliar yuan, naik 21,2 persen.
Pembeli sudah bergeser. Indonesia masuk peta, bukan catatan kaki
Dulu barang ini pergi ke barak tambang dan kantor sementara di ASEAN dan Afrika. Sekarang pesanan mencakup hotel, panti jompo, rusun, dan pusat data.
Observatory of Economic Complexity mencatat Juni 2026: China mengekspor prefabrikasi USD 467 juta. Tujuan terbesar bulan itu Indonesia, USD 93,8 juta, lonjakan 277 persen. Sepanjang 2025 Indonesia sudah tujuan ketiga, USD 273 juta.
Contoh yang beredar di media China: RGJ Realty di Filipina mengklaim apartemen 12 lantai berfurnitur dalam sembilan hari. Enam puluh tiga modul panti jompo tiba di Southampton, Inggris, lalu terpasang dalam dua minggu. Hotel Kikori di Papua Nugini merangkai 84 modul. Mohamed Alabbar, pendiri Emaar, mengundang firma China mengerjakan residensial setinggi 50 meter di UEA, nilai 125 juta yuan.
Semua angka proyek itu berasal dari rilis dan mitra. Belum ada audit independen yang berdiri di tapak yang sama. Yang tidak terbantahkan: dagangan sudah berubah dari panel menjadi paket. Desain, pabrik, kapal, dan pemasangan dijual sekali jalan.
Menteri sudah duduk. Pabriknya belum
Pada 10 September 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bertemu Duta Besar China Wang Lutong di Jakarta. Pembicaraan itu menindaklanjuti kunjungan Menteri Perumahan China Ni Hong dua bulan sebelumnya.
Ara menekankan prinsip saling menguntungkan. Teknologi dipilih setelah pihak China mempelajari lahan dan regulasi. Produk dalam negeri yang memenuhi kualifikasi, katanya, didahulukan. Tenaga kerja lokal juga.
Konteksnya jelas. Backlog hunian Susenas 2025 sekitar 9,4 juta unit. Di kota, pemerintah mengarahkan pasokan ke rusun. Program 3 juta rumah butuh kecepatan. Modul pabrik menjanjikan itu.
Perjanjian dagang ASEAN China bisa menekan bea masuk kode 9406 hingga nol. PPN tetap jalan. Izin mendirikan bangunan dan standar struktur tetap wajib untuk hunian permanen. Celah harganya tetap lebar jika pabrik MiC (Modular Integrated Construction), atau cara merakit rumah seperti merakit mobil di pabrik belum berdiri di dalam negeri.
Pemerintah sudah menyebut alih teknologi, UMKM, dan TKDN. Itu niat kebijakan. Kontrak lin produksi belum ada di meja yang sama.
Kalau program nasional menyerap modul impor tanpa pabrik setara, Indonesia membeli sistem orang lain. Bukan memiliki mesinnya.
Siapa yang akan membangun jalur 20 menit itu di sini sebelum kapal berikutnya merapat?***
Artikel Terkait
Diskusi Praktisi (0)
Belum ada diskusi. Jadilah yang pertama berbagi pengalaman lapangan.