Otorita IKN Teken KPBU Bangun 8 Tower Rusun ASN

Di Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara, Rabu (14 Oktober 2026), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menandatangani perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha bersama PT Nindya Karya (Persero) dan anak usahanya PT Nindya Estate Management.

Nilai kesepakatan mencapai Rp2,629 triliun. Proyek itu membangun delapan menara rumah susun yang menyediakan 288 unit hunian, masing-masing seluas 190 meter persegi, di atas lahan 6,84 hektare di Wilayah Perencanaan 1A.

Fasilitas ini diperuntukkan bagi aparatur sipil negara jenjang administrator atau eselon III. Konstruksi dijadwalkan berlangsung 15 bulan, mulai Februari 2027 hingga Mei 2028, sebelum memasuki masa operasi selama sekitar sepuluh tahun.

Basuki menegaskan langkah ini membuktikan pembangunan ibu kota baru tidak lagi semata-mata bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, dua proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha serta lima investasi swasta murni yang diteken hari itu akan segera dimulai pembangunannya.

“Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Basuki, dilansir Antara.

Ia menyebut saat ini telah tersedia sekitar 10.000 lapangan pekerjaan di kawasan tersebut, dan proyek baru berpotensi memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan perekonomian lokal di Kalimantan Timur.

Nindya Karya Siap Kerjakan Hunian Vertikal

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah menyambut kepercayaan itu sebagai amanah. Perusahaan BUMN karya itu bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus pelaksana, sementara pengelolaan nantinya dipegang PT Nindya Estate Management.

“Kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” kata Firmansyah, sebagaimana dikutip Katadata.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Sumber Daya Manusia Nindya Karya Eduard Batubara menambahkan, konstruksi memang ditargetkan rampung dalam 15 bulan. Total luas bangunan delapan menara mencapai sekitar 82.666 meter persegi.

Pembayaran kepada badan usaha menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan setelah fasilitas beroperasi. Nilai maksimum pembayaran itu sekitar Rp880 miliar per tahun, termasuk pajak pertambahan nilai, sesuai data tender sebelumnya.

Investasi Swasta Ikut Mengalir

Selain rusun, Otorita IKN juga meneken lima kesepakatan investasi langsung swasta murni senilai total Rp1,11 triliun pada hari yang sama. Proyek-proyek itu mencakup hilirisasi pangan, mebel, kawasan komersial, kuliner, serta fasilitas olahraga di beberapa wilayah perencanaan.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Otorita IKN telah meneken kerja sama serupa untuk 109 unit rumah tapak aparatur sipil negara bersama PT Intiland Development senilai Rp2,819 triliun di Wilayah Perencanaan 1B. Unit-unit itu berukuran 390 meter persegi dan ditargetkan selesai pada akhir 2028.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menjelaskan, seluruh kesepakatan 14 Oktober mencakup alokasi lahan sekitar 28,82 hektare untuk berbagai pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta.

Dengan masuknya investasi badan usaha, pembiayaan infrastruktur hunian di ibu kota baru semakin bergeser dari ketergantungan anggaran negara semata. Basuki bahkan menyebut skema serupa akan diusulkan untuk proyek infrastruktur lain, termasuk jalan kawasan, yang masih menunggu realisasi.***