Kementerian PKP Catat Bedah Rumah 70,9 Persen

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat progres program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mencapai 70,9 persen hingga 26 Oktober 2026. Namun, dari ribuan unit yang sudah direkomendasikan dan ditetapkan, baru 204 rumah yang selesai secara fisik.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan angka itu di Jakarta. “BSPS 70,9%,” katanya. Ia menambahkan bahwa pencairan ditargetkan selesai akhir Oktober agar penerima masih punya waktu dua bulan untuk mengerjakan fisik.

Dari alokasi 39.000 unit melalui lima kementerian dan lembaga, sebanyak 34.029 unit telah direkomendasikan dan 18.593 ditetapkan sebagai penerima. Pencairan baru menyentuh 15.960 unit atau 42,45 persen. Lima instansi itu adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Gap Administrasi dan Lapangan

Perbedaan antara rekomendasi, penetapan, pencairan, dan penyelesaian fisik itu menunjukkan proses administrasi masih lebih cepat daripada pekerjaan di lapangan. Fitrah Nur mengatakan pemerintah sedang mempercepat verifikasi faktual agar pencairan bisa dimaksimalkan sebelum akhir bulan.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kuota terbesar, sekitar 49.000 unit. Fitrah menyebut Kabupaten Bogor saja memiliki sekitar 10.000 rumah tidak layak huni. “Alhamdulillah saya lihat juga berapa lokasi sudah banyak selesai. Ya Alhamdulillah akhir Oktober ini sudah bisa pencairan semua,” ujarnya.

Secara keseluruhan, dari Januari 2025 hingga 15 Oktober 2026, Kementerian PKP mencatat capaian pembangunan dan renovasi rumah mencapai 1.790.081 unit. Angka itu terdiri dari 1.103.918 unit pembangunan baru dan 686.163 unit renovasi, termasuk kontribusi dari ekosistem di luar anggaran murni kementerian.

Penyederhanaan Syarat dan Target Besar

Pemerintah juga menghapus ketentuan minimal dua komponen struktur rumah harus rusak agar seseorang bisa menerima bantuan. Fitrah Nur menjelaskan, “Yang dua komponen struktur minimal yang rusak kita hilangkan. Minimal ada kerusakan di rumah itu, kita bantu.”

Target Bedah Rumah 2026 sendiri dinaikkan signifikan menjadi 400.000 unit, dari sekitar 45.000 unit pada 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kenaikan itu sebagai bagian program Presiden Prabowo Subianto. “Tahun lalu itu kita ada 45.000 bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400.000 rumah,” katanya usai bertemu presiden pada 26 Oktober.

Maruarar juga menekankan pendekatan komprehensif. “Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” ujarnya saat meninjau lokasi di Jakarta Barat pada 24 Oktober.

Sekretaris Jenderal Didyk Choirul sebelumnya melaporkan penyerapan anggaran Bedah Rumah sudah mendekati 70 persen dan menargetkan 80 persen pada 1 November. Dengan sisa waktu hanya dua bulan, kecepatan pencairan dan pengerjaan fisik di daerah menjadi penentu apakah angka administratif yang sudah tinggi itu bisa diikuti kenyataan di lapangan.***