Kementerian PU Siapkan Rp21,42 Triliun Pulihkan Infrastruktur Sumatera

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto memaparkan pagu efektif penanganan bencana Sumatera tahun 2026 sebesar Rp21,42 triliun dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).

Anggaran itu terbagi menjadi empat sektor: sumber daya air Rp7,85 triliun, Bina Marga Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp2,89 triliun. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Muhammad Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut.

Dari 33 ruas jalan nasional yang ditangani, dua ruas sudah selesai. Sisanya mencatat progres rata-rata 59,04 persen. Untuk jembatan, dari 20 unit yang direncanakan, lima sudah rampung, tiga di Aceh dan dua di Sumatera Barat, sementara 15 lainnya sedang dikerjakan dengan progres 63,29 persen.

Irigasi dan Sungai Masih Lambat

Di sektor sumber daya air, dari 25 daerah irigasi, 17 sedang ditangani dengan progres rata-rata sekitar 15 persen. Delapan lainnya masih dalam proses lelang. Sebanyak 33 sungai kewenangan pusat juga dikerjakan dengan progres rata-rata 19,19 persen.

Penanganan muara menjadi fokus karena menjadi titik kendali aliran dari hulu ke hilir. Dari 29 lokasi, empat sudah selesai dan enam sedang dikerjakan dengan progres sekitar 14,94 persen. Kementerian PU juga membangun 11 sabo dam dengan progres 35,58 persen serta mengerjakan 94 unit pompa air baku yang baru mencapai 10,33 persen.

Apri menegaskan arah kebijakan berfokus pada penguatan mitigasi dari hulu ke hilir agar risiko banjir berulang dapat diminimalkan. “Tantangan kita selanjutnya adalah memastikan seluruh program selesai tepat waktu dengan kualitas yang lebih kokoh,” katanya.

Hunian Sementara Hampir Tuntas

Pembangunan rumah hunian sementara mencapai 1.794 unit dari target 1.914 unit per 25 Oktober 2026. Sisa 120 unit berada di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan progres 97,41 persen.

Tito Karnavian menyatakan Kementerian Keuangan telah menyalurkan sekitar Rp21,1 triliun dari pengajuan Rp22,3 triliun untuk Kementerian PU. Ia menekankan normalisasi sungai sebagai prioritas karena sedimen tinggi berpotensi memicu banjir saat hujan lebat di sejumlah wilayah seperti Solok, Padang, Tapanuli Tengah, dan beberapa kabupaten di Aceh.

“Ini juga permintaan dari teman-teman di kepala daerah agar diberi prioritas untuk normalisasi sungai,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berjalan hingga 2028.

Anggaran Belum Terserap dan Proyeksi 2027

Sekitar Rp9 triliun dari alokasi 2026 tidak dapat dikerjakan karena waktu yang tersisa dinilai terlalu pendek. Pemerintah mengusulkan agar dana tersebut digeser ke tahun anggaran 2027 sehingga total anggaran pemulihan tahun depan diproyeksikan mencapai sekitar Rp42 triliun.

Di sektor Cipta Karya, penanganan sistem penyediaan air minum mencapai progres 54,55 persen, tempat pemrosesan akhir 62,35 persen, dan instalasi pengolahan lumpur tinja 62,04 persen. Fasilitas pendidikan serta kesehatan dan peribadatan juga terus dikerjakan dengan progres bervariasi.

Apri menutup pemaparannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mendorong proses pemulihan agar tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.***